Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja untuk perlindungan kesejahteraan sosial (bansos) masih minim bagi pemerintah daerah. Belanja daerah baru mencapai Rp 11 miliar dalam tiga tahun terakhir, sedangkan belanja bantuan sosial dalam APBN mencapai Rp 400 miliar.
Berapa belanja sosial dalam APBD? Hanya 11 miliar rupiah. Belanja sosial dalam APBD hanya Rp 11 miliar,” katanya saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Selasa (7/7). 6).
Distribusi belanja kesejahteraan sosial yang cenderung rendah menunjukkan bahwa pos-pos belanja yang berfungsi melindungi dan menjamin kesejahteraan warga negara masih dikelola oleh pemerintahan pusat yang terpusat. Padahal, pemerintah telah menciptakan fleksibilitas melalui otonomi daerah.
Saya juga ingin meminta perhatian DPD, jika MEREKA wakil daerah, dengan sistem otonomi dan desentralisasi, sebenarnya kesehatan dan pendidikan dilimpahkan ke daerah. Masyarakat juga harus dilindungi oleh daerah,” tegas Sri Mulyani.
Dia juga menegaskan bahwa selama pandemi Covid-19, pengeluaran kesehatan secara eksklusif diawasi oleh pemerintah pusat. Pengeluaran tersebut mencakup pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, pengadaan vaksin, dan pembayaran klaim pasien Covid-19 di seluruh Indonesia.
Ini menunjukkan ketika APBN bekerja di pusat, pada akhirnya daerah dan rakyat yang menikmatinya,” kata mantan direktur eksekutif Bank Dunia itu.
Be the first to reply